TATA RUANG

Penyerahan DPA 2019 Lingkup Dinas PUPR

Muara Teweh Januari 2019 - Kepala Dinas PUPR H. Fery Kusmiadi menyerahkan DPA 2019 ke masing - masing bidang , Kepala Dinas PUPR juga berpesan agar menjalankan dan melaksanakan seluruh program dengan sebaik-baiknya.Sehingga anggaran dan rencana kerja yang tertuang di dalamnya dapat menghasilkan kinerja yang benar-benar bermanfaat dan pekerjaan dapat di kerjakan selesai tepat waktu[...]

Bupati Barito Utara menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Tengah

Muara Teweh, 28 Desember 2018 - Kegiatan yg diselenggarakan oleh Kanwil BPN Prov. Kalteng ini, bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kesiapan dan persiapan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai daerah penerima manfaat dari kegiatan reforma agraria melalui penataan tanah yg merupakan salah satu kebijakan Nawacita Presiden RI dan komitmen Kementerian ATR/BPN, dari aspek Rencana Akses Reform dalam upaya mendorong pemanfaatan sertipikat tanah setelah adanya Program TORA melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan, yg nantinya agar masyarakat penerima sertipikat dapat nilai tambah dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya dengan dukungan fasilitasi Akses Reform yg telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Bupati Barito Utara sebagai Pembicara menyampaikan paparan sekaligus Narasumber, rangkaian kegiatan dipimpin langsung oleh Kakanwil BPN Prov. Kalimantan Tengah, yg juga dilakukan Pemaparan oleh Kepala BPKH Wil. XXI, Kadis K[...]

Raperda tentang RTRWK Barito Utara telah disepakati melalui persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah

Muara Teweh, 20 Desember 2018 - Legislasi Raperda tentang RTRWK Barito Utara Periode 2018 - 2038 telah dilakukan Pembahasan sesuai tahapan legislasi baik dengan Pansus RTRWK maupun gabungan komisi sampai pada saat Rapat Paripurna IV masa sidang III Tahun 2018 Fraksi-fraksi pendukung Dewan semuanya menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Daerah tersebut, disamping itu ada beberapa penyempurnaan yang harus dilakukan supaya Raperda RTRWK dapat memayungi semua sektor pembangunan dan lebih mengutamakan lagi Substansinya untuk kepentingan Masyarakat diantaranya, Fraksi PDIP menghendaki luasan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat lebih ditingkatkan karena yang ada seluas 300 Ha dinilai masih kurang secara umum Fraksi-fraksi lainnya juga menghendaki adanya luasan yang sesuai 20 Tahun kedepan untuk Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Rakyat serta berkaitan dengan masalah Tata Batas Daerah dan Kawasan antara Kabupaten berbatasan dapat ditindaklanjuti untuk diselesaikan d[...]