Raperda tentang RTRWK Barito Utara telah disepakati melalui persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah

Muara Teweh, 20 Desember 2018 - Legislasi Raperda tentang RTRWK Barito Utara Periode 2018 - 2038 telah dilakukan Pembahasan sesuai tahapan legislasi baik dengan Pansus RTRWK maupun gabungan komisi sampai pada saat Rapat Paripurna IV masa sidang III Tahun 2018 Fraksi-fraksi pendukung Dewan semuanya menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Daerah tersebut, disamping itu ada beberapa penyempurnaan yang harus dilakukan supaya Raperda RTRWK dapat memayungi semua sektor pembangunan dan lebih mengutamakan lagi Substansinya untuk kepentingan Masyarakat diantaranya, Fraksi PDIP menghendaki luasan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat lebih ditingkatkan karena yang ada seluas 300 Ha dinilai masih kurang secara umum Fraksi-fraksi lainnya juga menghendaki adanya luasan yang sesuai 20 Tahun kedepan untuk Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Rakyat serta berkaitan dengan masalah Tata Batas Daerah dan Kawasan antara Kabupaten berbatasan dapat ditindaklanjuti untuk diselesaikan dan dipaduserasikan. Dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang tersebut dihadiri oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, unsur Pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kab. Barito Utara, FKPD dan Kepala Perangkat Daerah Kab. Barito Utara, terhadap RTRWK tersebut sekaligus dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Barito Utara dan Unsur Pimpinan DPRD. Selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku Raperda RTRWK tersebut akan diajukan ke Provinsi untuk Evaluasi Gubernur dan kepusat untuk dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri oleh Pemerintah Provinsi.